Instrumen Penilaian Keadilan Laut

Hak-hak tidak diakui atau secara aktif dilanggar. Masyarakat adat / komunitas lokal tidak dikonsultasi dan kepentingan mereka diabaikan sepenuhnya.

Ada pengakuan minimal (sebatas dokumen atau pernyataan formal) tanpa mekanisme perlindungan efektif. Pelanggaran hak belum mendapat respons yang memadai.

Hak diakui secara eksplisit dan ada upaya implementasi nyata, meski masih terdapat kesenjangan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan.

Hak sepenuhnya diakui, dilindungi, dan diperkuat. Terdapat mekanisme formal yang efektif untuk memastikan hak masyarakat adat dihormati dan aktif ditegakkan.

Tidak ada pengakuan terhadap hak atas ekosistem laut yang sehat. Degradasi lingkungan laut dibiarkan, diabaikan, atau bahkan secara aktif diperburuk.

Pengakuan minimal dalam dokumen atau pernyataan kebijakan, namun tanpa langkah nyata untuk melindungi ekosistem atau mencegah degradasi lebih lanjut.

Ada upaya perlindungan ekosistem laut yang terdokumentasi, namun belum komprehensif—beberapa ancaman utama terhadap kesehatan laut masih belum ditangani.

Hak atas laut yang sehat dijamin secara penuh. Ada mekanisme perlindungan kuat, monitoring berkala, dan respons cepat terhadap setiap ancaman terhadap ekosistem.

Pengetahuan lokal / tradisional diabaikan sepenuhnya. Hanya pengetahuan ilmiah formal yang dianggap valid dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Ada pengakuan informal terhadap pengetahuan lokal, namun tidak terintegrasi secara nyata dalam proses pengambilan keputusan formal.

Pengetahuan lokal diintegrasikan dalam beberapa aspek keputusan, namun belum sejajar dengan pengetahuan formal dalam bobot dan otoritas pengambilan keputusan.

Pengetahuan dan nilai lokal sepenuhnya dihormati, didokumentasikan, dan menjadi bagian inti dalam semua proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Institusi homogen, dikuasai satu kelompok atau kepentingan. Tidak mewakili keberagaman komunitas terdampak secara bermakna.

Ada beberapa representasi kelompok berbeda, namun sangat terbatas dan tidak signifikan dalam mempengaruhi arah keputusan yang diambil.

Institusi cukup beragam dengan representasi yang memadai, namun beberapa kelompok—terutama kelompok marjinal—masih kurang terwakili.

Institusi sangat beragam dan inklusif. Secara aktif memastikan representasi penuh dari semua kelompok terdampak, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marjinal.

Tidak ada mekanisme partisipasi yang bermakna. Kelompok terdampak tidak memiliki suara dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan inisiatif.

Ada mekanisme partisipasi formal, namun hanya bersifat konsultasi satu arah tanpa dampak nyata pada keputusan akhir yang diambil.

Partisipasi aktif dengan beberapa kelompok memiliki pengaruh, namun tidak semua pihak terdampak dapat berpartisipasi secara efektif karena hambatan akses.

Partisipasi inklusif dan bermakna bagi semua pihak. Kelompok marjinal mendapat dukungan khusus (kapasitas, bahasa, logistik) agar dapat berpartisipasi secara penuh.

Informasi tidak tersedia atau sengaja disembunyikan. Proses pengambilan keputusan bersifat tertutup dan tidak dapat diakses oleh masyarakat yang terdampak.

Beberapa informasi tersedia, namun tidak lengkap, sulit diakses, tidak disampaikan dalam bahasa yang dipahami komunitas, atau tidak tepat waktu.

Informasi utama tersedia dan dapat diakses. Proses cukup terbuka, meski masih ada aspek keputusan atau anggaran yang kurang transparan.

Transparansi penuh dan proaktif. Semua informasi relevan tersedia dalam bahasa lokal, mudah diakses, dan proses terbuka penuh untuk pengawasan publik.

Tidak ada mekanisme akuntabilitas sama sekali. Tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas dampak negatif yang terjadi.

Ada kerangka tanggung jawab formal, namun penerapannya lemah dan konsekuensi atas pelanggaran tidak jelas atau tidak pernah ditegakkan.

Mekanisme akuntabilitas berfungsi dengan baik untuk sebagian besar kasus, meski masih ada celah—terutama untuk dampak jangka panjang atau dampak tidak langsung.

Sistem akuntabilitas kuat, transparan, dan dapat diakses. Semua aktor memiliki tanggung jawab yang terdefinisi jelas dengan mekanisme penegakan yang efektif.

Tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Konflik yang muncul dibiarkan tanpa proses formal untuk penyelesaiannya.

Ada mekanisme formal, namun sangat terbatas aksesnya—hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memiliki sumber daya, pengetahuan hukum, atau koneksi.

Mekanisme penyelesaian sengketa tersedia dan berfungsi untuk sebagian besar pihak, namun beberapa kelompok masih menghadapi hambatan akses yang signifikan.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, mudah diakses, netral, dan efektif tersedia bagi semua pihak, disertai dukungan bagi kelompok rentan.

Tidak ada penilaian dampak atau kerugian yang dilakukan. Potensi bahaya terhadap komunitas maupun ekosistem laut sepenuhnya diabaikan.

Penilaian kerugian dilakukan secara minimal—hanya mencakup dampak yang paling nyata dan mudah diukur, tanpa analisis mendalam atau partisipasi komunitas.

Penilaian kerugian cukup komprehensif, namun belum mencakup semua dimensi (sosial, ekologis, budaya, ekonomi) secara merata dan menyeluruh.

Penilaian kerugian sangat komprehensif, mencakup semua dimensi dampak dengan melibatkan komunitas terdampak secara aktif dalam proses identifikasi.

Tidak ada langkah mitigasi yang diambil, bahkan setelah kerugian diidentifikasi. Dampak negatif dibiarkan berlanjut tanpa respons apapun.

Langkah mitigasi ada namun sangat terbatas—tidak memadai untuk skala kerugian yang terjadi, atau tidak diterapkan secara konsisten di lapangan.

Langkah mitigasi diterapkan untuk kerugian utama, namun belum mencakup semua dampak yang teridentifikasi atau belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

Langkah mitigasi komprehensif, efektif, dikembangkan bersama komunitas terdampak, disertai pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Tidak ada evaluasi manfaat sama sekali. Tidak jelas siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari pelaksanaan inisiatif.

Evaluasi manfaat sangat minimal, hanya mencakup manfaat ekonomi langsung yang mudah diukur, tanpa menelaah distribusinya antar kelompok.

Evaluasi manfaat mencakup beberapa dimensi (ekonomi, sosial, ekologis), namun analisis distribusi antar kelompok—terutama kelompok rentan—belum komprehensif.

Evaluasi manfaat sangat komprehensif mencakup semua dimensi, dengan analisis distribusi yang jelas menunjukkan siapa mendapat apa, berapa banyak, dan mengapa.

Tidak ada mekanisme pembagian manfaat. Manfaat terkonsentrasi pada segelintir pihak; komunitas lokal yang paling terdampak tidak mendapat bagian yang adil.

Ada pembagian manfaat minimal namun sangat tidak proporsional—komunitas lokal hanya mendapat sebagian kecil dari total manfaat yang dihasilkan.

Mekanisme pembagian manfaat ada dan berfungsi, namun distribusinya belum sepenuhnya adil bagi semua kelompok, terutama kelompok yang paling rentan.

Pembagian manfaat adil, transparan, dan inklusif. Komunitas paling bergantung pada laut mendapat porsi yang proporsional sesuai kontribusi dan kebutuhan mereka.